Cisarua Mantapkan Transformasi Layanan Publik dan Inovasi Data Lewat Konsultasi Publik 2025
Jayantara-News.com, Bandung Barat
Pemerintahan Kecamatan Cisarua menggelar Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi One District Innovation 2025 di Villa Air Natural Resort, Kegiatan ini dihadiri sekitar 60 peserta yang terdiri atas para kepala desa, perwakilan desa, unsur PKK, pemuda KNPI, penyuluh, serta jajaran Puskesmas Cisarua dan Pasirlangu. Acara menghadirkan dua narasumber, Yoda dan Andika, yang memaparkan penguatan inovasi layanan publik berbasis data digital.
Plt. Camat Cisarua, H. Herman Permadi, A.P., menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari komitmen kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mengungkapkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan KemenPAN-RB menempatkan Kecamatan Cisarua pada angka 4,16 dengan sejumlah catatan penting.
“Penilaian itu tidak melalui kami, melainkan dilakukan langsung oleh KemenPAN-RB lewat aplikasi BLA-BLAS. Hasil tersebut menjadi bahan kami untuk berbenah dan memperbaiki layanan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, peserta dari berbagai instansi memberikan masukan terkait tiga isu utama: kapasitas petugas layanan, ketersediaan sarana prasarana, dan keterbukaan informasi pelayanan. Herman mengakui masih terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi persyaratan pelayanan karena belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital seperti Instagram dan WhatsApp Blast.
“Kami akan memperbaiki melalui inovasi Jendela Data Cisarua. Nantinya masyarakat dapat mengetahui persyaratan, waktu proses, hingga prosedur pelayanan secara transparan,” tambahnya.
Dalam sesi pemaparan inovasi, sistem “Jendela Data Cisarua” diperkenalkan sebagai platform data terintegrasi yang menyajikan tujuh fitur utama: Data Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Hamil REST, UHC, Data UMKM, Data Penduduk, dan Rutilahu. Sistem ini dirancang dengan alur kerja verifikasi berjenjang, mulai dari input desa hingga approval kecamatan, untuk memastikan keabsahan data.
Melalui tampilan dashboard publik, warga dapat mengakses informasi statistik kecamatan, sementara perangkat desa dan kecamatan menggunakan dashboard admin untuk monitoring program pembangunan secara real-time.
Herman berharap forum konsultasi publik ini menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman aparatur tentang kebutuhan masyarakat. “Kita jangan hanya merasa sudah memberikan layanan, tetapi harus memahami apa yang sesungguhnya dibutuhkan warga,” ujarnya.
Forum ini menjadi bagian dari langkah Cisarua menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berbasis data, sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat. (Nuka)
