Rapor Merah untuk Farhan: 10 Bulan Kepemimpinan Bandung Dinilai Sarat Kegaduhan dan Krisis Integritas
Jayantara-News.com, Bandung
Menjelang penutupan tahun 2025, Aktivis Anak Bangsa menyampaikan catatan kritis berupa rapor merah terhadap kinerja Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Setelah kurang lebih sepuluh bulan menjabat sejak dilantik pada Februari 2025, kepemimpinan Farhan dinilai belum menyentuh substansi persoalan mendasar kota, bahkan diwarnai oleh kegaduhan politik serta mencuatnya persoalan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Koordinator Aktivis Anak Bangsa, Adhie Wahyudi, menyampaikan bahwa slogan “Bandung UTAMA”, akronim dari Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis, yang diusung pasangan Farhan–Erwin kini mulai dipertanyakan oleh publik. Hal tersebut menyusul penetapan status tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, oleh Kejaksaan Negeri Bandung terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
> “Penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota ini kami nilai sebagai puncak dari persoalan integritas birokrasi di bawah kepemimpinan baru. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal serta belum efektifnya reformasi birokrasi yang selama ini dijanjikan,” ujar Adhie dalam keterangan persnya di Bandung, Kamis (18/12).
Adhie turut memaparkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana Kota Bandung mencatat skor 69 dan masuk dalam kategori “Rawan”. Menurutnya, skor tersebut mengindikasikan masih kuatnya potensi praktik koruptif di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
> “Persoalan integritas bukan hanya pada proyek pengadaan. Data SPI juga menunjukkan adanya titik rawan pada proses mutasi dan promosi jabatan. Kami menduga praktik transaksional jabatan dan budaya setoran masih menjadi persoalan laten. Jika peringatan KPK ini tidak ditindaklanjuti secara tegas, maka Bandung akan terus terjebak dalam siklus masalah yang sama,” tegasnya.
Selain isu integritas, Aktivis Anak Bangsa mencatat tiga persoalan utama yang dinilai mencerminkan belum optimalnya kinerja kepemimpinan Wali Kota Bandung, yakni:
1. Kepemimpinan yang Dinilai Cenderung Seremonial
Wali Kota dinilai lebih sering tampil dalam agenda simbolik dan kegiatan hiburan, namun minim terobosan kebijakan teknis yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
2. Lemahnya Pengawasan Wilayah
Terungkapnya praktik kasino ilegal di kawasan Kosambi disebut sebagai bukti lemahnya fungsi pengawasan pemerintah daerah, bahkan di pusat aktivitas kota.
3. Persoalan Klasik yang Belum Tuntas
Permasalahan sampah yang penanganannya belum mencakup seluruh volume harian, serta banjir cileuncang yang masih menghantui sejumlah wilayah, dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Sebagai bentuk sikap dan kontrol sosial, Aktivis Anak Bangsa menyatakan tidak akan tinggal diam. Mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan di depan Kantor Wali Kota Bandung.
> “Aksi ini merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Kami akan menagih janji perubahan dan mendesak dilakukannya pembenahan birokrasi secara menyeluruh. Kami tidak ingin Bandung hanya terlihat indah di media sosial, tetapi rapuh dalam tata kelola pemerintahan,” pungkas Adhie. (Red)
